Liem Soei Liong
Mulyani Hasan
Wed, 14 June 2006
Liem Soei Liong, anak Menteng yang jadi pejuang hak asasi manusia. Ia bergabung dengan Tapol, organisasi kemanusiaan, yang berpusat di London. Dua puluh tahun dicekal pemerintah Soeharto.
SIANG itu penghujung April 2006. Langit Jakarta putih kusam. Jalanan lengang sehabis hujan. Mobil-mobil berjejer di salah satu ruas jalan kawasan Utan Kayu. Suasana duka meruap dari rumah sebuah keluarga. Pramoedya Ananta Toer, sastrawan terbesar Indonesia, tutup usia. Pram, begitu ia biasa dipanggil, adalah satu-satunya orang Indonesia yang pernah dinominasikan sebagai peraih hadiah Nobel untuk kesusastraan.
Dalam waktu bersamaan, Banda Aceh dibanjiri ribuan mahasiswa. Mereka mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sementara puluhan ribu buruh di Jawa menyiapkan aksi anti-revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Para pelayat terus berdatangan di rumah duka. Di sudut halaman, seorang lelaki Tionghoa setengah baya berdiri melipat tangan. Perawakannya tak terlalu jangkung, agak gemuk. Sesekali ia menyapa beberapa orang yang menghampirinya. Sekitar satu meter dari lelaki itu Ratna Sarumpaet, sutradara teater dan ketua Dewan Kesenian Jakarta, sibuk menjawab pertanyaan wartawan.
Liem Soei Liong memang sosok di belakang layar. Tapi ia bukan taipan yang kini bermukim di Singapura dan pemilik ratusan perusahaan. Ia Liem yang lain. Nama boleh sama, tapi kelakuan dan sikap hidup bertolak belakang.
Ia lahir di Tasikmalaya pada 7 April 1943. Anak bungsu dari dua bersaudara. Ayahnya dokter anak. Kehidupan keluarga Liem bisa disebut berkecukupan di masa itu. Rumah masa kecilnya di kawasan Menteng diteduhi rimbun pepohonan. Bangunan tua tersebut dilengkapi perabotan antik dari kayu. Kawasan Menteng terkenal sebagai pemukiman orang kaya lama di Jakarta.
Namun, situasi politik Indonesia mengubah jalan hidup anak Menteng ini.
Pada 1966, di awal kekuasaan Soeharto, Liem hengkang dari Indonesia. Kampusnya, Universitas Res Publica, dibakar sekelompok preman. Di universitas yang kini bernama Trisakti, Pramoedya Ananta Toer pernah mengajar sejarah.
Liem lari ke Jerman, kemudian Belanda. Ia juga melanjutkan kuliah. Jurusan teknik kimia.
“Saya keluar Indonesia dalam keadaan marah dan kesal melihat negeri ini dikuasai tentara, saya merasa perlu berbuat sesuatu,” kenangnya.
Di Belanda, Liem terlibat dalam Komite Indonesia. Lembaga ini anti-Soeharto serta menerbitkan majalah Indonesie Feiten en Meningen. Ketika Soeharto lengser, Indonesie Feiten en Meningen pun tak bunyi lagi.
Selain membasmi orang-orang komunis dan pendukung Soekarno, Soeharto juga tak memberi ruang pada multietnis dan perbedaan. Ia melakukan penyeragaman sekaligus diskriminasi. Ia menjalankan kekuasaan dengan tangan besi. Warga keturunan Tionghoa harus mengganti nama mereka dengan nama-nama berbau Jawa.
“Untung saya pindah, makanya saya tak pernah ganti nama,” kata Liem.
Pada awal 1980-an Liem bergabung dengan Tapol, singkatan dari “tahanan politik”. Organisasi ini bermarkas di London. Pendirinya Carmel Budiardjo, seorang perempuan Yahudi Inggris yang menikah dengan pria Jawa, Suwondo Budiardjo.
Carmel pernah dipenjara selama 3 tahun oleh pemerintah Soeharto. Suaminya anggota Partai Komunis Indonesia. Semula Tapol berkonsentrasi pada kampanye pembebasan tahanan politik Pulau Buru dan mereka yang dituduh komunis.
Carmel mendirikan Tapol pada 1973. Berkat kepeduliannya terhadap nasib korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, ia dianugerahi Right Livelihood Award, sebuah penghargaan yang sering disebut sebagai hadiah Nobel alternatif, pada tahun 1995.
Tapol juga menerbitkan buletin dua bulanan. Buletin yang juga bernama Tapol ini tersebar di di 65 negara. Mereka punya jaringan di lima benua.
Ketika para tahanan di Pulau Buru mulai dibebaskan, Tapol mulai membela kasus-kasus lain, seperti di Timor Leste, Aceh, dan Tanjung Priok.
Pemerintah Soeharto membenci organisasi ini. Tapol dipandang merugikan citra rezim berkuasa.
Liem masuk daftar hitam. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang menolak pendudukan Indonesia di Timor Leste. Ia resmi dicekal pada tahun 1981.
Bersama Carmel, Liem menulis buku berjudul The War Againts East Timor. Mereka juga menerbitkan buku Indonesia The Soeharto Years, Military Rule 1965-1985. Buku ini memancing kembali perhatian dunia internasional terhadap konflik Timor, yang ketika itu mulai surut.
Pencekalan pemerintah Indonesia tak membuat Liem menyerah. Diam-diam ia datang lewat Pulau Batam dari Singapura. Kunjungan tadi sering dimanfaatkannya untuk bertemu mahasiswa dan ceramah.
Suatu hari aksi Liem tercium aparat. Ia ditahan di bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Singapura. Itu tahun 1994. Soeharto sedang kuat. Tapi intelijen ternyata harus berpikir panjang untuk melenyapkan Liem. Pasalnya, sepak-terjang Liem sudah terlanjur dikenal banyak orang.
Salah satu strategi Tapol ketika itu adalah membantu para aktivis yang dikejar-kejar pemerintah. Para aktivis tersebut dibawa ke luar negeri untuk memberi kesaksian dan membongkar kebusukan Soeharto. Yeni Rosa Damayanti, Sri Bintang Pamungkas, Pius Lustrilanang, dan aktivis Aceh, seperti Aguswandi, termasuk mereka yang pernah diselamatkan Tapol.
Menurut Liem, Tapol bertugas mendidik orang-orang di daerah konflik agar mereka mengerti tatanan internasional. Pada 1997 sampai 1999, organisasi ini banyak memfasilitasi seminar-seminar untuk orang-orang Indonesia di luar negeri. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu menjabat asisten teritorial dan bawahan Wiranto, pernah diikutsertakan dalam salah satu seminar.
Soeharto tumbang. Reformasi pecah. Tapi status pencekalan Liem belum dicabut. Hendardi dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia menganggap pencekalan Liem tak beralasan.
“Cekal di suatu negara demokrasi sudah tidak dikenal, karena menghambat hak-hak dasar seseorang untuk bepergian ke dalam maupun luar negeri. Apalagi Liem, tidak terbukti melakukan tindak kriminal,” kata Hendardi.
Pencekalan terhadap Liem baru dihapus di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah 20 tahun jadi eksil, Liem bebas keluar-masuk Indonesia lagi.
Konflik berkepanjangan di Aceh tak luput dari perhatiannya. Dalam keterangan pers pada Januari 2004, Tapol mencatat 1553 aktivis Aceh ditahan sementara dan diinterogasi. Mereka yang dipenjarakan akibat tuduhan makar 756 orang, dengan masa hukuman berkisar antara setahun sampai 20 tahun.
Hubungan Liem dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM sudah terjalin jauh sebelum Aceh berstatus Daerah Operasi Militer pada 1989. Berkali-kali ia menghadiri pertemuan di Jenewa yang membahas masalah hak asasi manusia di Aceh dan bicara pada pemimpin tertinggi GAM Hasan Tiro.
Menurut Liem, situasi terburuk di Aceh pasca Soeharto terjadi saat Megawati Soekarno jadi presiden. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih menunjukkan itikad baik.
Sebelum tsunami menghantam Aceh, Jusuf Kalla yang ketika itu menjabat menteri koordinator kesejahteraan rakyat, bersama "Kelompok Bugis"-nya merintis jalan bertemu GAM di Belanda. Kelompok Bugis terus mendorong upaya perdamaian pemerintah Indonesia dengan GAM ketika Jusuf Kalla terpilih sebagai wakil presiden.
“Kelompok Empat” dunia, yang terdiri dari Bank Dunia, Jepang, Amerika Serikat dan Eropa berjanji membantu Aceh, asal perdamaian tercapai.
“Tugas kami di luar hanya mencari titik temu, sehingga terbuka jalan damai antara kedua pihak yang sedang konflik,” ujar Liem.
Namun, Liem mengeritik konsep bentuk negara kesatuan. Negara-negara yang kokoh di dunia menganut sistem federal, seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Kemajemukan justru memperkokoh persatuan.
“Sejak tahun 1980 Indonesia ini dijadikan negara Jawa,” keluhnya.
Liem memilih tidak menikah hingga saat ini. Dari teman hidupnya, seorang perempuan Belanda bernama Lily van de Bergh, ia dikaruniai seorang putri, Sanne van de Bergh. Sanne kini aktif di lembaga hak asasi manusia di Sudan. Seperti pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya.
*) Mulyani Hasan adalah kontributor sindikasi Pantau di Jakarta
