Mengenang Proses Damai di Aceh

KONFLIK Poso dan Ambon selesai. Pada Maret 2002, Jusuf Kalla, Hamid Awaludin, dan Farid Husain, mediator perundingan damai itu, bergegas meninggalkan Indonesia bagian timur untuk masuk ke daerah konflik Aceh yang terletak di Indonesia bagian barat.

Ketiganya mulai membuka jalur komunikasi ke pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka ingin melakukan pendekatan dengan cara informal. Farid Husain membangun komunikasi dengan panglima GAM dari hutan Aceh sampai luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Belanda, dan Swedia. Hamid dan Kalla melobi agar GAM mau duduk berunding.

Bulan Oktober 2003, Hamid dan Farid bersama penghubung GAM, Mahyudin, terbang ke Amsterdam. Saat mereka tiba, tak satu pun orang GAM Amsterdam yang muncul. Keesokan harinya, Mahyudin menghubungi orang GAM di Denmark. Gayung bersambut. Yusron, orang GAM Denmark itu, bersedia bertemu Hamid. Mereka berbincang selama empat jam. Tapi perbincangan tersebut tak mencapai kesepakatan apa pun.

Hamid dan Kalla berinisiatif menemui orang GAM Malaysia di kota Batam, yaitu Harun Kancil dan Kandang. Kedua orang GAM ini setuju membuat jadwal pertemuan utusan pemerintah Indonesia dengan para orang GAM di Malaysia. Namun, orang-orang GAM di Malaysia ternyata tak punya pengaruh kuat secara politik . Masih belum puas, tim Kalla pun kembali mencari hubungan dengan GAM di Belanda. Di kota Amsterdam, mereka berhasil menemui anak-anak muda GAM.

Perbincangan itu berlangsung semalam suntuk di atas perahu yang mengitari kota Amsterdam.

“Anda hebat perang, tidak mungkin mengalahkan Indonesia tapi kami susah juga mengalahkan GAM. Sudah 30 tahun perang, kalau begitu kita berjabat tangan malam ini, kita perang 100 tahun saja,” ucap Kalla, setelah mendengar umpatan keras para GAM muda itu.

Yusuf Kalla menuturkan pengalaman ini kepada mereka yang hadir di acara peluncuran buku Hamid Awaludin, Damai di Aceh: Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki pada pertengahan Mei 2008 lalu di Jakarta.  Malik Mahmud, Perdana Menteri GAM, hadir dalam acara tersebut.

Pada Oktober 2004,  Kalla berhasil menghubungi panglima GAM di Aceh, Muzzakir Manaf, dengan bantuan gubernur Aceh saat itu, Abdullah Puteh. Kalla bicara langsung dengan Muzzakir melalui telepon.

“Percuma bicara dengan saya, karena kami ditentukan oleh pimpinan (di Swedia),” ucap Kalla menirukan jawaban Muzzakir saat itu.

Dua bulan sesudah Kalla menghubungi Muzzakir, Aceh dilanda tsunami. Ribuan mayat bergelimpangan, termasuk sejumlah aktivis GAM yang ditahan di penjara Aceh.

JAKARTA di awal tahun baru 2005 sangat sibuk dan panik. Rapat demi rapat digelar Jusuf Kalla selaku wakil presiden, mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sebuah tim perunding perdamaian dengan kelompok GAM pun dibentuk Kalla dan disetujui SBY.

Tim perunding ini terdiri dari Hamid Awaludin, Sofyan Djalil, Farid Husain, Usman Basyah, dan I Gusti Agung Wiseka Puja.

Hamid menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Farid Husain menjabat staf ahli Jusuf Kalla dan juga seorang dokter. Sofyan Djalil adalah Menteri Informasi dan Komunikasi.  Usman Basyah menjabat Deputi Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, sedangkan I Gusti Wiseka Puja merupakan Direktur Hak Asasi Manusia, Kemanusiaan, dan Sosial Budaya. 

Mereka berbagi peran. Hamid membaca buku-buku tentang Aceh untuk mempelajari sejarah Aceh dan ideologi GAM. Sofyan mempelajari peta Aceh untuk mengidentifikasi daerah yang jadi basis GAM. Farid bertindak sebagai pemasok informasi tentang orang-orang GAM. Puja memperkuat misi kemanusiaan dan Usman Basyah berkonsentrasi pada hukum dan hubungan politik internasional.

Kalla seringkali memanggil Hamid dan Sofyan secara mendadak ke istana ataupun ke rumah dinasnya.

“Sofyan, Hamid, apa artinya MM?” tanya Kalla.

“Tidak tahu, Pak,” jawab Hamid.

“Setelah kami keluar, saya dengan Pak Sofyan saling bertanya, MM itu nama orang atau nama kota? Tidak ada jawaban dari kami,” tutur Hamid kepada hadirin dalam peluncuran bukunya.

Pukul sepuluh malam di hari yang sama,  Hamid menerima telepon dari Kalla.

“Kamu buat apa? ‘saya sedang membaca buku tentang Aceh.’ Kamu sudah tahu artinya MM? ‘Belum, Pak’. MM itu artinya Malik Mahmud,” ujar Hamid, mengutip percakapannya dengan Kalla.

Setelah Kalla menutup teleponnya, Hamid segera menelepon Sofyan. “Pak Sofyan, saya sudah temukan jawaban MM. ‘Apa pak?’ Malik Mahmud. Esok harinya bertemu di sidang kabinet, Pak Sofyan langsung temui wapres. ‘Pak kami sudah temukan arti MM itu’. Apa? ‘Malik Mahmud.’ Itu kan dari Hamid tadi malam saya telepon kata wapres,” kata Hamid, lagi.

Kelucuan menyangkut inisial nama itu terus terjadi.

Suatu saat Kalla menanyakan kepanjangan “SD”.

“Kami sudah temukan Pak, SD itu Sofyan Dawood, tokoh GAM,” ucap Hamid. “Kan masih ada satu lagi SD. ‘Siapa, Pak?’ Bagaimana kamu berunding dirimu sendiri tidak tahu. SD itu Sofyan Djalil,” kata Hamid, menceritakan kembali pembicaraannya dengan Kalla.

Sebagai konseptor, Kalla merancang semua perundingan. Ia membuat formasi tim dan persiapan awal. Ia mengatur bagaimana mengawal proses perundingan sampai akhir perundingan. Ia juga menjadi eksekutor putusan pada situasi genting dalam perundingan. Ia memang sejak awal merancang taktik dan strategi juru runding pemerintah Indonesia.

Formasi tim kecil itu tak ada orang Jawa di dalamnya. Farid, Hamid, dan Kalla adalah orang Bugis, Makassar.

“Ini minta maaf kenapa orang Makassar. Pertama kita punya pengalaman di dua tempat (Poso dan Ambon). Kedua, maaf ini, kalau saya bawa orang Jawa, langsung dimaki-maki. Oh, orang Jawa ini menjajah kita,” kata Kalla.

“Minta maaf, atas pengalaman itu (orang Jawa), jangan masuk (tim perunding). Dalam buku sejarah, saya temukan bahwa di Aceh ada orang Bugis jadi raja dan jangan lupa orang Aceh tidak ada jadi raja di Bugis,” katanya, lagi.

Kalla menginginkan tim pemerintah Indonesia berunding face to face, bertemu langsung dengan pihak GAM. “Kenapa face to face, you tahu body language (bahasa tubuh). Saya tidak mengatakan kesalahan, tapi COHA (Cessation of Hostilities Agreement) itu tidak ketemu di Jenewa. Indonesia di kamar 1, Pak Malik (Mahmud) di kamar 2. Ada perantara, ngomong sini ngomong sana. Pasti itu tidak baca body language,” katanya.

Ia mempelajari pemikiran dan karakter tokoh-tokoh perjuangan GAM, termasuk mempelajari sebab-sebab gagalnya perundingan GAM dan pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2000 hingga 2002, pemerintah Indonesia dan GAM duduk berunding dengan difasilitasi Henry Dunant Center. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan penghentian permusuhan dan jeda kemanusiaan, demi keamanan dan kesejahteraan rakyat Aceh.  Namun, sebulan kemudian, terjadi kontak senjata antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan GAM. Para perunding GAM juga ditangkap dan dijeblos ke penjara.

COHA gagal, karena sikap saling curiga. Upaya genjatan senjata tak memiliki jaminan kuat karena kedua pihak masih menguasai senjata di wilayah teritorinya masing-masing. Masa COHA justru dimanfaatkan GAM dan TNI untuk memobilisasi kekuatan militer mereka.

Sejarah COHA itu dipelajari Kalla. Perundingan damai yang ia rintis kali ini menjadi taruhan terakhir Indonesia untuk mengakhiri perang di Aceh. Ia ingin perundingan damai dibangun dengan rasa saling percaya yang kuat. Ia pun bergerak mendekati orang-orang di lapangan, GAM dan TNI, sebelum duduk di meja perundingan.

Karena itu ia sangat mewanti-wanti Hamid, ketua tim juru runding, untuk mempelajari ilmu body language atau bahasa tubuh.

“Mid, kau datang jabat tangan erat dengan Pak Malik. Lihat matanya supaya Anda mengetahui cahayanya, keinginannya, spiritnya, dan keunggulan masing-masing,” ucap Kalla.

“Jangan tidak. Kalau inderect (tak langsung), pulang! Tidak ada pertemuan indirect yang berhasil. Harus direct (langsung bertemu)! Mereka mau marah silahkan, kau tenang saja,” ucap Kalla, mengenang masa itu.

MENDEKATI akhir Januari 2005, Kalla semakin sibuk membekali tim perunding Indonesia. Semua pertemuan dilakukan dengan rahasia dan sangat tertutup. Pertemuan pun hanya diadakan di istana presiden dan wakil presiden atau di rumah dinasnya di Jalan Jaksa, Jakarta Pusat.

Kalla juga mengumpulkan para duta besar negara sahabat untuk memberikan dukungan internasional terhadap perundingan damai antara pemerintah Indonesia dengan GAM yang akan digelar ini. Duta besar yang diundang antara lain dari negara Libya, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Swedia, Finlandia, Singapura, dan Jepang. Kalla memilih negara-negara itu dengan perhitungan dan alasan yang kuat.

Libya dilibatkan karena menjadi tempat latihan militer GAM. Swedia, karena negara itu jadi markas para pemimpin GAM, macam Hasan Tiro, yang juga warga negara Swedia. Lalu Finlandia sebagai mediator perundingan, yang melibatkan mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Inggris diminta mengerahkan kekuatannya di Uni Eropa untuk menekan para petinggi GAM di Swedia untuk duduk berunding. Begitu juga Amerika Serikat, dengan kekuatan politiknya bisa mempengaruhi dunia internasional untuk mendukung upaya perdamaian Aceh-Indonesia. Jepang pun demikian, dengan kekuatan ekonominya bisa menekan petinggi GAM agar mau berunding. Singapura dilibatkan dalam strategi ini karena Malik Mahmud, pemimpin GAM, berkewarganegaraan Singapura, dan  bermukim di Swedia dengan paspor Singapura.

Skenario perundingan langsung disusun. Kalla membeberkan sketsa kompromi antara pemerintah dan GAM. Berikut sketsa skenario 23 Januari 2005, yang dibuat Kalla dan dijadikan ‘kitab kuning’ oleh Hamid di meja perundingan. 

PENYELESAIAN BERMARTABAT

TARGET MAX

RI                     : GAM menyerah tanpa syarat.

GAM               : Merdeka

Kompromi     : Aceh tetap dalam NKRI dengan otonomi khusus dan GAM menghentikan perlawanan dan turun menyerahkan senjata dengan syarat-syarat tertentu.

POSISI

EMPAT hari setelah skenario itu selesai,  delegasi Indonesia segera terbang ke Helsinki, Finlandia melalui bandara Singapura. Kepergian dan kegiatan mereka dilakukan secara diam-diam dan tertutup.

“Sampai enam bulan yang tahu isi dan jalannya perundingan cuma lima orang ditambah dua orang, saya dan presiden. Ndak ada yang tahu lainnya,” kenang Kalla.

Hari pertama di putaran pertama, 28 Januari 2005, skenario penawaran otonomi khusus mendapat perlawanan sengit dari GAM, yang menghendaki referendum dan kemerdekaan. Kedua pihak terlibat debat sengit dan emosional. Jalannya perundingan terancam deadlock alias buntu. 

“Pada hari pertama saya memberikan pandangan tentang perjuangan GAM untuk kemerdekaan Aceh. Tetapi, mungkin Pak Hamid kurang mengerti maksud saya menceritakan sikap GAM waktu itu. Tiba-tiba saya lihat Pak Hamid marah,” kata Malik Mahmud.

“Sorenya saya sudah terasa, saya bilang pada teman-teman. Kalian harus berhenti malam ini untuk pulang besok,” ucap Malik Mahmud. “Tetapi esok pagi, kami dijemput oleh Pak Juha Cristensen yang menyampaikan kabar bahwa kami diundang oleh Pak Ahtisaari untuk bertemu dengan pihak RI (Republik Indonesia),“ lanjutnya. 

Semula Malik tak punya kesan baik terhadap Hamid.

“Saya perhatikan Pak Hamid yang duduk di muka saya. Beliau dalam perdebatan seolah-olah serius, yang banyak bicara Pak Sofyan Djalil. Pak Hamid tetap diam. Beliau melihat handphone-nya, sekali-kali dia berbicara atau meletakkan handphone-nya. Saya berpikir, dengan siapa Pak Hamid berbicara. Pada kami, saya lihat Pak Hamid mulutnya komat-kamit, terus saya bilang mungkin dibacanya mantra. Hee… hee… Ada doa ajaib di mulut beliau. Tapi, dalam hati saya, ndak apa-apalah. Kalau untuk perdamaian, saya bilang amin,” kisah Malik, sambil tersenyum-senyum mengingat peristiwa itu.

Lama-kelaman kesan Malik terhadap Hamid berubah.

“Hebat sekali Pak Hamid ini seperti komputer canggih, bisa menerima handphone, kemudian bisa menjawab persoalan sekaligus. Dan yang mengherankan bahwa apabila Pak Hamid berbicara, semuanya keputusannya positif. Jadi saya sudah tidak khawatir lagi kalau Pak Hamid diam-diam tidak punya persoalan, saya akan berdebat dengan Pak Sofyan saja,” kata Malik lagi.

Suasana mulai mencair. Ketegangan-ketegangan bisa teratasi. Tenggat waktu perundingan sesuai dengan skenario pemerintah Indonesia. Berlangsung lima kali putaran selama kurang lebih enam bulan.

“Saya harus 30 hari, lima hari kali enam bulan, tidurnya dini hari karena perbedaan waktu. Mereka rapat, di sini jam dua malam, baru selesai. Terpaksa tungguin hasilnya,” ujar Kalla.

Kalla juga mendengar jalannya perundingan melalui rekaman telepon Hamid dan memberi instruksinya melalui pesan pendek.

Taktik itu sangat jitu. Persoalan-persoalan yang terancam deadlock bisa diatasi. Soal senjata GAM dan pasukan TNI, misalnya, sempat menjadi perdebatan panjang dan terancam jalan buntu. Kalla pun langsung menggunakan ilmu dagangnya, yaitu sistem cash and carry, ada uang ada barang.

“Pokoknya senjata dibagi tiga, 800 senjata GAM dibagi tiga, serahkan masing-masing 300. Batalyon TNI berjumlah 30-an. Oke, setiap 300 senjata kembali 10 batalyon. Itu jalan tengahnya. Waktu itu Ahtisaari bilang oke, cash and carry,” kisah Kalla.

Pada saat perundingan masuk ke putaran keempat di bulan Mei 2005, negosiasi tentang partai lokal sangat alot. GAM menolak bergabung dengan partai nasional yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Sebaliknya, pemerintah Indonesia tak menerima konsep partai lokal yang diinginkan GAM karena dianggap berlawanan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

“Pak Hamid bilang itu melanggar konstitusi, saya bilang ini kan urusan dan tugasnya pemerintah. Jadi kalau konstitusi tidak boleh, Pak Hamid bilang ke Pak Jusuf Kalla dan SBY, ubah saja konstitusi untuk memungkinkan terbentuknya partai lokal di Aceh. Dan, kita mendapat kedamaian di Aceh,” tutur Malik.

Pemerintah Indonesia sangat keberatan terhadap pembentukan partai lokal di Aceh, karena curiga GAM menjadikan strategi ini untuk menuntut kemerdekaan Aceh.

Ahtisaari berperan penting untuk mengatasi hal ini. Hamid mengutip kata-kata Ahtisaari saat perundingan dalam bukunya.

“Jika Anda tetap tidak mau melupakan ide dan pembicaraan tentang kemerdekaan, lebih baik Anda meninggalkan tempat dan pertemuan ini. Pokoknya tak ada pembicaraan tentang kemerdekaan. Saya hanya mau berbicara dengan Anda semua dalam kerangka otonomi khusus,” kata Ahtisaari kepada pihak GAM.

“Anda hanya membuang-buang waktu saya. Ingat, sebelum Anda meninggalkan ruangan ini, saya ingin mengatakan bahwa mimpi Anda untuk merdeka tidak akan pernah kesampaian. Paling tidak, selama saya masih hidup atau Anda masih hidup. Saya akan menggunakan semua pengaruh saya agar Anda tidak mendapatkan dukungan apa pun di dunia internasional,” katanya, sambil membanting pensil di atas meja.

Pada malam itu, Jusuf Kalla sangat bingung. Ia benar-benar cemas tuntutan pembentukan partai lokal dari GAM dapat menggagalkan perundingan damai yang mendekati putaran akhir. Di tengah ketakutan itu, seorang kyai Mesir, sahabatnya menelepon. Kyai Mesir itu tahu kegundahan Kalla. Sang kyai meminta Kalla membaca ayat tertentu.

Entah karena pengaruh ayat itu atau kebetulan, kedua pihak yang berunding mulai lebih santai dan saling mendekat.

Hamid tampak sering berbicara secara pribadi dengan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah, Menteri Luar Negeri GAM. Mereka mulai berbicara dari hati ke hati.

“Pak Hamid, tolonglah sekali lagi, berikanlah rakyat Aceh harapan. Kami telah melepaskan tuntutan kemerdekaan dan kami akan menghentikan perlawanan terhadap pemerintah. Tetapi beri kami kendaraan khusus, partai politik lokal. Biar rakyat Aceh mengenang bahwa kita memberi martabat buat mereka. Tolonglah Pak Hamid, saya ini sudah tua dan ingin sekali melihat Aceh damai sebelum ajal saya diambil oleh yang di atas sana,” ujar Malik. Kata-kata Malik ini dikutip Hamid dalam bukunya.

Saat itu Malik menangis dengan wajah memerah. Malik kemudian menggamit tangan Hamid dan berkata, ” Pak Hamid masih amat muda dibanding saya. Mungkin Pak Hamid akan menyaksikan dan menikmati apa yang kita lakukan di sini. Orang Aceh akan mengerti dan tahu balas budi, Pak Hamid.”

Setelah itu Hamid menelepon Jakarta. Hamid juga melaporkan ucapan Malik di putaran terakhir perundingan tersebut, “Masalah nama GAM, pada akhirnya akan hilang bila masanya tiba.”

Mendengar perkataan Malik itu, hilanglah bayang-bayang kemerdekaan yang menghantui delegasi Indonesia sejak pertama kali datang berunding.

Akhirnya pembentukan partai lokal di Aceh diterima pemerintah Indonesia. Pada 17 Juli 2005, rancangan Perjanjian Helsinki ditandatangani bersama.

Pada  15 Agustus 2005, rancangan itu disahkan sebagai Perjanjian Damai Helsinki. Penandatanganannya disaksikan Ahtisaari.

Sebentar lagi Perjanjian Helsinki akan berumur tiga tahun. Partai yang didirikan oleh orang-orang GAM pun terus berganti nama dan lambang. Pada 23 Mei 2008 lalu, partai mereka yang semula diberi nama Partai GAM telah berganti nama menjadi Partai Aceh. Tak ada lagi nama GAM. Masanya telah tiba, seperti kata Malik Mahmud.***

*) Basilius Triharyanto adalah Kontributor Pantau Aceh Feature Service di Jakarta.