Suratkabar Minang
Khairul Jasmi
Mon, 4 February 2002
PERS Sumatra Barat adalah pers yang relatif tua. Pada 1859 atau 25 tahun seusai Perang Paderi, perang yang melibatkan rakyat Minang melawan Belanda, terbit suratkabar bernama Sumatera Courant di Padang.
PERS Sumatra Barat adalah pers yang relatif tua. Pada 1859 atau 25 tahun seusai Perang Paderi, perang yang melibatkan rakyat Minang melawan Belanda, terbit suratkabar bernama Sumatera Courant di Padang. Meski suratkabar ini lahir sebelum abad ke-20, tetapi dinamika persuratkabaran di wilayah tersebut baru terasa pada awal abad itu hingga menjelang kemerdekaan Indonesia.
Sejumlah nama penting dalam dunia jurnalisme masa itu antara lain, Mahyuddin Datoek Soetan Maharadja, Rohana Kudus, Sa’adah Alim, Abdullah Achmad, dan Adinegoro serta Hamka pada generasi berikutnya. Tercatat pula sebuah nama lain yang tak kalah pentingnya, Achmad Chatib, pemilik suratkabar Djago Djago dan Pemandangan Islam.
Sejak 1859 sampai kemerdekaan, tercatat 81 penerbitan di Minangkabau. Sejak kemerdekaan hingga kini tercatat 41 suratkabar, termasuk 23 yang terbit setelah jatuhnya presiden Soeharto. Daftar panjang suratkabar ini jadi bukti sejarah bahwa Minangkabau telah lama akrab dengan teks dan kata-kata.
Kepiawaian menulis atau mengeluarkan pendapat berpendaran di halaman-halaman suratkabar. Media massa menjadi sarana melancarkan perbincangan dan polemik. Mula-mula tentang kebangkitan Asia, Jepang, lalu format masa depan negara. Tak luput juga tentang bagaimana agama Islam seharusnya dipahami dan dijalankan. Pesertanya kaum tua dan muda. Perdebatan agama inilah yang malah berlangsung tajam.
Di masa Datuk Soetan Maharadja yang lebih dikenal dengan sebutan Datuk Bangkit, Pelita Ketjil mengambil peran yang luas dalam isu tadi. Pelita Ketjil, seperti terbaca dalam buku Propinsi Sumatera Tengah, adalah koran yang terbit pertama kali pada 1882 dan dipimpin H.A. Mess, seorang Belanda Indo, lalu B.A. Dosseau, dan terakhir dipimpin Datuk Soetan Maharadja. Datuk, seperti dicatat B. Schrieke dalam buku Pergolakan Agama di Sumatera Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi (1973), mengarahkan penanya kepada ulama Syekh Achmad Chatib.
“Kita orang Minangkabau harus mengusahakan jangan sampai kita kehilangan kemerdekaan kita dengan menyerahkan diri kepada orang-orang Mekkah. Bukankah negeri Minangkabau yang indah ini dengan wanita-wanitanya yang cantik ini sendiri sudah merupakan taman firdaus dibandingkan dengan Arab yang panas terik, di mana kaum lemah (yang kurang cerdas) secara tepat memakai kudung,” tulis Datuk.
Pada saat itu suratkabar Pelita Ketjil memiliki koresponden di Mekkah, yang otomatis mengirimkan berita perkembangan Islam di sana.
Bapak jurnalisme Melayu ini mengkal benar hatinya membaca tulisan Syekh Achmad Chatib, pemimpin redaksi suratkabar Pemandangan Islam dan Djago-Djago, yang menyerang para penganut garis keturunan matriarkat, sesuatu yang lazim di Minangkabau. Syekh Achmad Chatib mengatakan mematuhi hal itu sama halnya dengan mematuhi lembaga-lembaga kafir, yang berasal dari setan, dari Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan (dua tokoh legendaris Minangkabau). Matriarkat tak sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, katanya, seluruh perkawinan yang sudah terjadi di Minangkabau harus diulang. Harta pusaka tinggi, yang tak bisa diperjualbelikan dan diatur menurut garis ibu, yang dikuasai kemenakan harus dikembalikan kepada anak mamaknya. Jika tidak, sama halnya dengan merampas harta anak yatim.
Datuk Soetan Maharadja menulis dan membela kaum adat tak hanya dalam Pelita Ketjil, melainkan kemudian di Warta Berita, suratkabar yang didirikannya pada 1891. Tulisan-tulisannya juga muncul di Oetoesan Melajoe.
Itulah contoh perdebatan para pemikir Minangkabau.
Pada 1900, di Padang terbit pula suratkabar Padanger, gabungan Sumatra Courant dan Nieuw Padangsch de Padanger Handelsblad. Setahun sesudahnya, kaum muda, para guru, dan pegawai bumiputra berpendidikan Barat melahirkan sebuah jurnal bernama Insoelinde. Mereka, golongan ini, yakin kemajuan harus dicapai melalui pendidikan modern. Mereka kurang suka pendidikan sekolah agama.
Menurut Taufik Abdullah dalam bukunya, Shcools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933), para pengasuh Insoelinde tergila-gila pada prestasi Jepang. Kata kuncinya: kaum muda, sekolah, dan politik. Jurnal ini memiliki koresponden dari seluruh Nusantara. Kebanyakan memuat artikel yang mendesak kemerdekaan Indonesia. Insoelinde juga membedah persoalan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, sebuah perdebatan yang hampir satu abad kemudian tetap menarik untuk dilakukan.
Pusaka rendah dalam konsep adat Minangkabau ialah harta pencarian suami-istri yang diwariskan kepada anak-anak mereka. Adapun harta pusaka tinggi berupa harta yang diatur menurut garis keturunan ibu. Harta ini warisan turun-temurun dari nenek moyang sehingga tak boleh diperjualbelikan dan diwariskan kepada kemenakan (keponakan) dari garis ibu.
Berbeda dengan Insoelinde, suratkabar Wasir Hindia serta Bintang Sumatera yang terbit pada 1903 memuat banyak artikel tentang kemajuan Asia terutama Jepang. Pada 1905 terbit pula Sinar Sumatera, disusul Warta Hindia pada 1908.
Oetoesan Melajoe muncul pada 1910, dan pada tahun berikutnya, Soenting Melajoe. Kedua suratkabar ini didirikan Datuk Soetan Maharadja, orang dari Sulit Air itu.
"Chauvinismenya sangat tinggi. Ia selalu membangkitkan semangat keminangkabauan orang Minang. Karena itulah ia digelari Datuk Bangkit,” kata Kamardi Rais Datuk P. Simulie dari Persatuan Wartawan Indonesia Sumatra Barat. Datuk Kamardi Rais mengenal Datuk Bangkit lewat tulisan-tulisannya dan “sering bertanya pada yang tua-tua.”
Oetoesan Melajoe berusaha membangun rasa bangga masyarakat Minangkabau atas keminangkabauan mereka. Hal ini tercermin dalam moto Oetoesan Melajoe: "Jang Poenja dan Jang Mentjitak Snelpersdrukkerij Orang Alam Minangkabau." Kedekatan hati Datuk Bangkit pada Minangkabau dan Melayu yang terpantul dalam tulisan-tulisannya, mungkin menjadi alasan Ph. S. Van Ronkel—seorang filolog dan pembuat katalog naskah Melayu lama—menggelarinya “Bapak Jurnalis Melayu.”
Datuk Bangkit pernah juga terlibat polemik panjang dengan Sa’adah Alim, kelak jadi pemimpin redaksi Suara Perempuan, tentang pergaulan muda-mudi. Sa’adah ingin melihat dunia perempuan sebagai dunia yang tak dikekang terlalu erat. Sa’adah mengeluh betapa sulitnya seorang gadis hendak pacaran di Minangkabau. Datuk berpaham sebaliknya. Alasannya, pacaran itu tak sesuai dengan adat-istiadat. Wanita, apalagi seorang gadis, harus suci sehingga tak boleh bergaul terlalu bebas.
Isi tulisan Datuk Bangkit yang sangat memihak kaum adat membuat Abdullah Achmad, pendiri Yayasan Syarikat Oesaha Adabiah, terilhami menerbitkan suratkabar Al Munir pada 1911. Banyak orang pintar menulis di sana, antara lain Buya Rasul dan Syekh Muhammad Thaib dari Sungayang. Dua ulama ini tak saja menulis bagaimana menjalankan agama Islam secara baik, tapi juga perkembangan pemikiran Islam di dunia.
Pada 1915, Al Munir pindah terbit di Padang Panjang dengan nama baru Al Munirul Mannar. Walau tirasnya kecil, jangkauannya luas sampai ke Malaysia. Ia jadi bacaan wajib kalangan ulama Minangkabau.
Tahun-tahun berikutnya, artikel yang muncul di suratkabar Padang lebih mengarah pada soal politik, khususnya semangat anti-Syarikat Islam. Malahan ada yang sampai pada kesimpulan bahwa Islam tak memerlukan Syarikat Islam lagi, padahal Syarikat Islam partai politik pertama di daerah ini dengan tokoh utamanya Abdul Muis, seorang intelektual muda. Banyak penghulu dan pegawai negeri yang menilai partai politik sebagai perusak otoritas pemerintah dan pendukung adat.
Setelah Padang, Padang Panjang mengambil peranan cukup penting dalam perdebatan agama, komunis, dan pembaharuan Islam. Hal serupa ternyata meluas ke kota-kota lain, seperti Padang Japang, Batusangkar, Sungayang, Maninjau, Parabek, dan Sulit Air.
Perdebatan tersebut melibatkan hampir semua ulama terkenal, sesuatu yang tak pernah lagi terjadi di alam kemerdekaan, berpuluh-puluh tahun kemudian.
Dari sekian banyak media cetak yang terbit pada awal abad ke-20, satu di antaranya media anak-anak Rantai Mas terbitan Indische National School Kayutanam. Empat suratkabar khusus perempuan juga meramaikan dunia persuratkabaran Sumatra ini, masing-masing Soenting Melajoe (1911) di Padang yang dipimpin Ratna Djuita yang akrab disapa Rohana Kudus, Soera Perempuan (1919) yang dipimpin Sa’adah Alim, Soeara SKIS (Serikat Kaum Ibu Sumatra, 1938) di Padang Panjang yang dipimpin Encik Djusa’ir, serta Soera Poetri di Bukittinggi yang dipimpin Djanewar Djamil dan Sjamsidar Jahja.
Minat baca masyarakat di Sumatra Barat tak hanya tercermin melalui wajah penerbitannya sendiri, tapi juga kiriman buku-buku dari Timur Tengah. Semangat juang yang menggelora pun terlihat dari jumlah pemesan Indonesia Merdeka, suratkabar terbitan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Dari 280 pelanggan Indonesia Merdeka di Hindia Belanda pada 1924, pelanggan tertinggi berada di Jawa Tengah sebanyak 68 orang dan Jakarta 45 orang. Sementara Sumatra Barat berada pada urutan ketiga dengan 37 pelanggan, satu-satunya daerah di Indonesia, di luar Jawa, yang mengakrabi media cetak secara menakjubkan.
Sebanyak 10 suratkabar di Padang memakai judul yang memikat dan menggelorakan roh perjuangan, seperti Pelita Ketjil, Djago-Djago, Boeka Mata, Soeloeh Melaju, Bintang Tionghoa, dan Perubahan. Dari 107 suratkabar dan majalah yang diterbitkan kaum terpelajar Indonesia—seperti dicatat B. Schrieke, penasihat pemerintah Belanda urusan bumiputera—suratkabar di Padang dan Semaranglah yang memakai nama-nama bernuansa perjuangan semacam itu.
Sumbangan suratkabar sebelum kemerdekaan terasa bernasnya. Mereka membangun masyarakat yang berpikir, menghargai pendapat, memberi ruang bagi pengembangan ide-ide. Tapi, pada periode berikutnya, mungkin karena medan perjuangan yang juga berbeda, kehadiran suratkabar dan majalah lebih berbicara pada rencana setelah kemerdekaan. Lambat-laun mereka masuk dalam kusut-masainya persoalan bangsa.
DENGAN rapi, Goenawan Mohamad—pemimpin redaksi majalah Tempo—menukilkan di kumpulan eseinya Catatan Pinggir I (1982): "Jangan Loepa! Djangan Laloe! Dan djangan maoe ketinggalan! Pemandangan Islam tersedia untuk membela Ra’jat yang melarat dan tertindas.”
Iklan itu tipikal Indonesia pada 1920-an yang resah, mengabarkan kelahiran sebuah suratkabar perjuangan. Ia dimuat 11 November 1923 dalam suratkabar perjuangan lain, yang namanya sampai kini tak tertirukan: Djago Djago
Yang menarik, baik Pemandangan Islam maupun Djago Djago membawa bendera Islam juga panji komunisme. Keduanya didirikan Achmad Chatib gelar Haji Datuk Batuah, orang Koto Lawas yang bagi para ulama dan penghulu adat di Sumatra Barat waktu itu, mencengangkan sekaligus mencemaskan.
Djago Djago terbit tiga kali seminggu dan tampil sebagai bacaan yang keras. Kondisi rakyat yang melarat menjadi bahan propaganda di suratkabar ini. Sementara itu, Pemandangan Islam, tampil lebih ilmiah sebagai jurnal teoritis tentang komunisme Islam.
Achmad Chatib tokoh yang agresif. Ia murid Haji Rasul di Thawalib, Padang Panjang. Ia kemudian menjadikan Thawalib basis kegiatan politiknya, meski akhirnya gagal.
Melalui kedua suratkabarnya itu, Achmad Chatib menyemai paham komunisme di Minangkabau. Thawalib secara mengejutkan menampilkan murid-murid yang cenderung berpolitik, sesuatu yang ditentang orang-orang pesantren di Parabek, yang apolitis.
Pengaruh komunisme di Minangkabau tak dapat dipungkiri. Sejarah Indonesia mencatat bahwa pemberontakan pertama terhadap pemerintah Belanda digerakkan oleh kaum komunis yang terjadi di Silungkang pada 1927. Tujuannya memerdekakan rakyat dari penjajah.
Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas kolonial. Di lain pihak, Tan Malaka, salah seorang tokoh mereka yang terkemuka, juga tak merestui pemberontakan yang dianggap belum matang itu. Sejumlah pemimpin Partai Komunis Indonesia akhirnya ditangkap dan dibuang ke Digul, Papua Barat.
Djago Djago dan Pemandangan Islam merupakan bagian dari 20 penerbitan berhaluan komunis di Indonesia yang tersebar di berbagai kota sepanjang 1920-an. Di Sumatra Barat saja, selain di Padang Panjang, suratkabar sehaluan terdapat di Padang (Petir, Buka Mata, dan Torpedo), Bukittinggi (Doenia Achirat), dan Solok (Sasaran Ra’jat). Surakarta yang terbanyak, memiliki enam suratkabar, disusul Semarang dan Bandung, masing-masing empat suratkabar.
Baik yang terang-terangan membawa suara kaum komunis maupun yang tidak, hampir semua suratkabar terbitan 1920-an berhaluan radikal revolusioner. Sebagaimana yang dicatat Goenawan Mohamad, “Indonesia di tahun 20-an memang memungkinkan banyak hal, yang ramai.” Namun, jumlah penerbitan atau suratkabar berhaluan kiri ini jauh lebih kecil dibanding yang diterbitkan kalangan Islam sendiri.
KETIKA Jepang berkuasa di Sumatra Barat, praktis semua penerbitan gulung tikar. Sepanjang 3,5 tahun itu, hanya ada tiga suratkabar yang sepenuhnya dikendalikan Jepang. Ketiganya, Padang Nippo, Sumatra Simbun, dan Domei. Begitu Indonesia merdeka, suasana pun berubah. Para wartawan yang dulu memiliki suratkabar, berkeinginan menghidupkan kembali suratkabarnya yang dulu mati suri.
Masyarakat sangat haus akan berita, terutama mengenai perjuangan dan pergolakan yang berlangsung di Pulau Jawa. Rasa haus itu terpuaskan oleh Bustanuddin yang menghadirkan majalah bulanan Berdjuang yang terbit di Padang Panjang pada September 1945. Di kota yang sama, tiga bulan kemudian, muncul harian Demokrasi yang diterbitkan Yusdja dengan pemimpin redaksi M. Joesoef.
Pada 1946, Hamka dan Haskim kembali menghadirkan sebuah majalah di Padang Panjang dengan nama Menara. Majalah ini membawa suara golongan Muhammadiyah.
Setelah di kota hujan itu, pada September 1945 di Padang hadir pula harian Utusan Sumatera yang diterbitkan Bariun A.S. bersama Mulkan, Muchtar Mahyuddin, Marah Alif dan, sejumlah nama lain. Masih di Padang, pada bulan yang sama lahir Suara Sumatera yang diterbitkan Lie Un Sam. Suratkabar ini dipimpin S. Alaudin. Usianya singkat. Tapi, pemiliknya menerbitkan suratkabar lain, Harian Penerangan.
Adinegoro, kelak nama tokoh pers nasional ini diabadikan sebagai nama Balai Wartawan Padang, tak mau ketinggalan. Ia menerbitkan suratkabar Kedaulatan Rakyat pada Oktober 1945 di Bukittinggi. Ia berhasil memperjuangkan alat-alat percetakan, kertas, dan tinta di Kayu Ramang, lalu mempercayakan Anwar Luthan menjadi pemimpin redaksi koran ini.
Sementara itu, Kasoema yang menjadi wartawan Demokrasi di Padang Panjang pada 1948, menerbitkan suratkabar Haluan di Bukittinggi, kemudian kantor harian ini pindah ke Padang. Sebelum Haluan milik Kasoema, pada 1926 pernah terbit suratkabar bernama sama di Padang. Haluan sama radikalnya dengan suratkabar Boeka Mata yang dipimpin Muhammad Sahak. Motonya saja berbunyi, “Haluan menerangkan macam-macam kesesatan dan kegelapan yang telah ditaburkan oleh beberapa pembohong dan pendusta,” tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud “pembohong dan pendusta” itu. Sejumlah suratkabar lainnya juga memperkaya konfigurasi jagad pers Minang, seperti Suara Merdeka, Pelopor, Nyata, dan tabloid Kemudi.
Kedaulatan Rakyat satu-satunya suratkabar di Sumatra Barat, juga dikenal dengan Sumatra Tengah, yang bertiras paling tinggi masa itu. Oplahnya mencapai 14 ribu eksemplar.
Dengan tiras sebanyak itu, dalam keadaan sulit karena Sekutu setiap saat mengancam, Kedaulatan Rakyat terus menggelorakan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.
Ketika Adinegoro pindah ke Jakarta, Kedaulatan Rakyat berubah nama menjadi Daulat Rakyat, lalu berganti lagi dengan Utusan Rakyat. Barangkali suratkabar yang sering berganti nama memang tak berumur panjang. Tak berapa lama, bahan-bahan percetakan sulit didapat. Situasi bertambah buruk saat pemerintah menyita percetakan suratkabar ini. Riwayat Kedaulatan Rakyat, sebuah suratkabar terbesar yang pernah ada di Sumatra Barat pun tamat. Namun, sejarah tetap menulisnya.
Itulah riwayat pers Sumatra Barat, yang melalui teks, perdebatan, konflik, dan jatuh-bangun, telah menyumbangkan pemikirannya untuk pers Indonesia.*
